SeputarLigaIndonesia.Com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi mengaku telah mendengar kabar terkait permasalahan NPWP milik Arema Cronus. Dalam hal ini Arema Cronus yang kini berlaga di Indonesia Super League (ISL) memnggunakan NPWP milik Arema Indonesia.
Padahal Arema Indonesia dulu di bubarkan oleh PSSI karena main di Indonesia Premier League (IPL) pada masa dualisme. Melihat hal tersebut, Imam berencana untuk menyelidiki kondisi yang sebenarnya. Maka dari politikus Partai Kebangkita Bangsa (PKB) tersebut tidak ingin langsung menjustifikasi.
"Ada yang mention di twitter saya, bahawa ada kejanggalan masalah NPWP Arema Cronus. Karena belum memiliki buktinyam, maka kami akan menyelidiki kebenarannya. Silahkan dirjen pajak yang menyelidiki, karena mereka yang lebih mengetahui," kata Imam saat ditemui di kantor Kemenpora, Kamis (26/2).
Meski demikian, Menpora menegaskan jika ada satu perusahan menggunakan NPWP perusahan lain tentu tidak diperbolehkan. begitu juga tidak dibenarkan jika satu perusahan memiliki dua NPWP. Karena itu, Kemenpora bersama BOPI akan menyelidiki kasus tersebut. maka dari Imam mempersilahkan Dirjen perpajakan untuk menyelidiki NPWP klub-klub ISL.Padahal Arema Indonesia dulu di bubarkan oleh PSSI karena main di Indonesia Premier League (IPL) pada masa dualisme. Melihat hal tersebut, Imam berencana untuk menyelidiki kondisi yang sebenarnya. Maka dari politikus Partai Kebangkita Bangsa (PKB) tersebut tidak ingin langsung menjustifikasi.
"Ada yang mention di twitter saya, bahawa ada kejanggalan masalah NPWP Arema Cronus. Karena belum memiliki buktinyam, maka kami akan menyelidiki kebenarannya. Silahkan dirjen pajak yang menyelidiki, karena mereka yang lebih mengetahui," kata Imam saat ditemui di kantor Kemenpora, Kamis (26/2).
Media Officer Arema Cronus, Sudarmaji hingga saat ini tidak bisa dihubungi. Padahal pekan ini Arema Cronus bakal diinpeksi oleh tiga perwakilan AFC untuk memastikan pemberian lisensi klub tersebut.
Selanjutnya, BOPI sendiri berencana membuat forum pertemuan untuk klub-klub ISL musim 2015 dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Hal itu dilakukan BOPI sebagai langkah antisipasi karena adanya permasalahan pajak yang mendera banyak klub sehingga menyebabkan tidak dikeluarkannya rekomendasi izin kompetisi. Inisiatif BOPI mendapat sambutan positif dari Ditjen Pajak.
"Ternyata, banyak hal yang saya rasa selama ini mungkin juga tak disadari oleh para pengelola klub. Terus terang, kami sendiri pun rasanya akan kesulitan jika ditanya klub soal detailnya. Maka dari itu, BOPI berencana menyiapkan sebuah forum untuk mempertemukan Ditjen Pajak dengan klub ISL," jelas Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho.
Heru menambahkan, dalam suratnya yang diterima dari Dirjen Pajak, bahwa pihak Ditjen Pajak sendiri menyatakan siap bertemu semua pengurus dan anggota ISL. Menurut Heru, keterbukaan Dirjen Pajak harus diapresiasi, untuk meningkatkan standar pengelolaan klub sepak bola profesional di Indonesia. [republika]
